Struktur Organisasi

Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

a. Inspektur;
b. Sekretaris, membewahi :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu I dan Inspektur Pembantu II;
d. Inspektur Pembantu III
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menetapkan rencana dan program kerja Inspektorat sebagai bahan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
  2. menyelenggarakan pembagian tugas dan pendelegasian kewenangan pada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kegiatan;
  4. menyelenggarakan pembinaan  dan  memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier;
  5. menyelenggarakan pengkajian naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  6. menyelenggarakan koordinasi pengawasan dengan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
  7. menyelenggarakan penilaian hasil  kerja  bawahan secara berjenjang untuk pengembangan karier;
  8. menetapkan kebijakan dan strategi Inspektorat sesuai dengan kewenangannya;
  9. menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  10. menyelenggarakan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dan setiap tugas Perangkat Daerah;
  11. menyelenggarakan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
  12. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
  13. menyelenggarakan pelaksanaan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  14. menyelenggarakan pelaksanaan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  15. merumuskan saran sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati di bidang pengawasan;
  16. menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
  17. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

B. Sekretaris Inspektorat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

  1. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  3. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  4. pengelolaan kepegawaian, tatausaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahi :

  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. merumuskan dan mengendalikan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
  2. merumuskan dan mengendalikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Inspektorat Daerah;
  3. merumuskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup Inspektorat;
  4. merumuskan pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  5. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembahasan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan;
  6. merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  7. merumuskan, menetapkan, dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
  8. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  9. merumuskan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  10. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  11. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  12. melaksanakan koordinasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  13. mengatur penyusunan laporan perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
  14. melaksanakan koordinasi  dan  mengatur  penyusunan bahan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah;
  15. melaksanakan koordinasi dan mengatur penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan dan akhir masa jabatan Bupati lingkup Inspektorat Daerah;
  16. melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan di  masing-masing Inspektorat Pembantu;
  17. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas;
  18. memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;
  19. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
  20. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
  21. mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
  22. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

  1. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  2. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  3. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
  4. pengkoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
  2. menyusun RKA dan DPA lingkup Sub Bagian;
  3. menghimpun  dan  menyusun  bahan  Rencana  Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah;
  4. menghimpun  dan  menyusun  bahan  RPJPD  dan  RPJMD lingkup Inspektorat Daerah;
  5. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
  6. melakukan       pengadministrasian       kegiatan       teknis pengawasan;
  7. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pengawasan;
  8. melakukan pengarsipan sesuai dengan kewenangannya;
  9. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  10. menghimpun,       memaduserasikan       dan       menyusun perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing Inspektorat Pembantu;
  11. mempelajari,  memahami  dan  melaksanakan     peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  12. menyiapkan  pelaksanaan  peningkatan  Kapabilitas  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  13. menyiapkan  pelaksanaan  peningkatan  maturitas  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  14. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  15. membagi tugas kepada bawahan;
  16. memberi  petunjuk  kepada  bawahan  dalam  pelaksanaan tugas;
  17. menilai hasil kerja bawahan;
  18. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  19. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang  diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Analisi dan Evaluasi Pelaporan

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian  dan  menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. penginventarisasian hasil pengawasan;
  2. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  3. penyusunan laporan dan pendokumentasian   hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  4. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak  lanjut hasil pengawasan; dan
  5. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Sub Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan;
  2. menyusun dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
  3. menyusun statistik pengawasan;
  4. menginventarisasi Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
  5. menyusun Matrik Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi,   Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
  6. mengerjakan dan menghimpun Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  7. melaksanakan rakor pengawasan;
  8. melakukan pengarsipan sesuai dengan kewenangannya;
  9. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  10. menghimpun pelaksanaan Laporan Harta   Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara   (LHKASN) kepada pengguna laporan;
  11. melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  12. menyampaikan dokumen Tindak Lanjut Pengawasan dari Perangkat Daerah kepada Inspektorat Provinsi,  Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
  13. mendistribusikan hasil temuan pengawasan   kepada perangkat Daerah;
  14. memantau perkembangan penyelesaian Tindak  Lanjut Hasil Pengawasan;
  15. menyampaikan usulan Tuntutan Perbendaharaan  dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  16. menyusun data hasil kegiatan berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah serta evalusi hasil pengawasan;
  17. menghimpun dan menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan masing-masing Inspektorat Pembantu;
  18. menghimpun dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahunan dan lima tahunan bidang Inspektorat sebagai bahan penyusunan Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahunan dan lima tahunan Kabupaten;
  19. menghimpun dan menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Bidang Inspektorat;
  20. menghimpun dan menyusun bahan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah;
  21. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  22. mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  23. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  24. membagi tugas kepada bawahan;
  25. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  26. menilai hasil kerja bawahan;
  27. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  28. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang  diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Sub Bagian administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  2. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  4. pelaksanaan urusan rumah tangga.
  5. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
  6. pelaksanaan perbendaharaan; dan
  7. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.

Sub Bagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun   rencana   kerja   administrasi   pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
  2. menyusun RKA dan DPA lingkup Sub Bagian;
  3. menghimpun  dan  menyusun  RKA  dan  DPA  lingkup Inspektorat Daerah;
  4. melakukan     penatausahaan     keuangan     Inspektorat Daerah;
  5. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penerbitan dan         pengajuan  Surat  Permintaan  Pembayaran  Uang Persediaan   (SPP-UP),   Surat   Permintaan   Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran                  Langsung     (SPP-LS)     yang     diajukan olehbendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
  6. melakukan        verifikasi        kelengkapan        dokumen penerbitandan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung  (SPP-LS)  untuk  pembayaran  gaji  dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
  7. melakukan   verifikasi   kelengkapan   dokumen   Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
  8. melakukan   verifikasi   kelengkapan   dokumen   laporan surat                pertanggungjawaban       (SPJ)       penggunaan uangpersediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan yang disampaikan bendahara pengeluaran kepada Inspektur;
  9. melakukan koordinasi pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan         akuntansi         keuangan         yang meliputiakuntansi       penerimaan      kas,      akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
  10. menyusun laporan realisasi keuangan semester pertama dan semester kedua;
  11. menyiapkan laporan keuangan Inspektorat Daerah tahun anggaran  dan  disampaikan  kepada  Inspektur  untuk ditetapkan      sebagai     laporan     pertanggungjawaban Inspektorat Daerah;
  12. menyusun bahan Laporan Kinerja (LKj) Sub Bagian;
  13. menyusun rencana kegiatan urusan surat menyurat, alat tulis kantor, perlengkapan dan/atau sarana prasarana kantor, kehumasan dan dokumentasi dan kepegawaian lingkup Inspektorat;
  14. melakukan  pencatatan  dan  pengisian  buku/  register tentang: standar harga barang/peralatan, daftar pesanan barang,                  formulir     pesanan,     pengadaan     barang, penyerahan barang, berita acara penerimaan barang, serah terima barang, kartu inventaris barang, buku penerimaan,                  pengeluaran   barang,   buku   penyerahan barang lingkup Inspektorat Daerah;
  15. melakukan   dokumentasi   kepemilikan   Barang   Milik Daerah di Inspektorat Daerah;
  16. melakukan sensus Barang Milik Daerah di Inspektorat sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik Pemerintah Daerah;
  17. melakukan distribusi perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor di lingkungan Inspektorat Daerah;
  18. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan Barang Milik Daerah di Inspektorat Daerah;
  19. menyusun  bahan  pengajuan  penetapan  status  untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah;
  20. melakukan  pencatatan  dan  inventarisasi  Barang  Milik Daerah                yang    berada    dalam    status    penggunaan Inspektorat Daerah;
  21. menyusun   rencana   dan   usulan   pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
  22. menyusun    laporan    mengenai    kebutuhan    barang berdasarkan skala prioritas;
  23. merencanakan       dan       melaksanakan       pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana kerja/kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
  24. menyusun  rencana  kebutuhan  pemeliharaan  barang Inspektorat Daerah;
  25. menyimpan,          merawat          dan          memelihara barang/perlengkapan yang belum didistribusikan;
  26. melakukan                  kegiatan                  pemeliharaan barang/perlengkapan/gedung milik Inspektorat Daerah;
  27. menyusun realisasi penggunaan barang/ perlengkapan milik Inspektorat Daerah;
  28. menyusun   rencana   dan   mengusulkan   penghapusan Barang Milik Daerah di Inspektorat Daerah;
  29. melakukan fasilitasi pengurusan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor Inspektorat Daerah;
  30. melakukan penatausahaan surat menyurat Inspektorat meliputi                pengaturan  pengelolaan  surat  masuk  surat keluar             dan   pengaturan   pencatatan   jadwal   kegiatan Inspektorat dalam rangka kelancaran tugas;
  31. menyiapkan     bahan     kegiatan     kehumasan     dan dokumentasi Inspektorat Daerah;
  32. mengerjakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat antara lain:
    1.  memproses kenaikan pangkat;
    2.  memproses Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
    3.  memproses Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
    4.  melakukan   pengumpulan   dan   penyusunan   data pegawai antara lain: kartu pegawai (Karpeg), Kartu Suami/Istri, tunjangan anak atau keluarga, Jaminan Kesehatan, Jaminan   Kecelakaan   Kerja,Tabungan Pensiun, Tabungan Perumahan, Pensiun;
    5.  memproses usulan formasi pegawai;
    6.  memproses usulan izin belajar;
    7.   memproses  usulan  izin  pendidikan  dan  pelatihan struktural dan/atau fungsional;
    8.  memproses penyesuaian ijazah;
    9.   memproses   usulan   pemberian   penghargaan   dan tanda jasa;
    10. memberikan  layanan  Penilaian  Angka  Kredit  (PAK) Jabatan Fungsional;
    11. menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;
    12. memproses usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku;
    13. memproses pemberian izin nikah dan/atau cerai;
    14. memproses  usulan  perpindahan  dan/atau  mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    15. melakukan   pengelolaan   Sasaran   Kerja   Pegawai (SKP);
  33. melakukan      evaluasi      pelaksanaan      tugas      dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  34. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan   yang   berkaitan  dengan  bidang tugasnya  sebagai  pedoman  dalam   pelaksanaan tugas;
  35. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
  36. membagi tugas kepada bawahan;
  37. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  38. menilai hasil kerja bawahan;
  39. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  40. mengerjakan  tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan oleh atasan.

C. Inspektur Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II mempunyai fungsi :

  1. penyiapan  penyusunan  kebijakan  terkait  pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
  2. perencanaan  program  pembinaan  dan    pengawasan terhadap pelaksana   tugas   dan   fungsi   Perangkat Daerah;
  3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  4. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
  5. pengawasan    terhadap    penyelenggaraan    urusan Pemerintahan   Daerah  yang  meliputi  bidang  tugas Perangkat Daerah;
  6. penyiapan    perumusan    kebijakan    dan    fasilitasi pengawasan penyelenggaraan   urusan    Pemerintahan Daerah;
  7. kerja  sama  pelaksanaan  pengawasan  dengan  Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  8. pemantauan  dan  pemutakhiran  tindak  lanjut  hasil pengawasan; dan i.  penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat  Daerah  dengan  memperhatikan  beban  kerja dan kebutuhan.

Pembagian rumpun urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu I, dan Inspektorat Pembantu II ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Inspektur Pembantu III

Inspektorat     Pembantu     III     mempunyai     tugas melaksanakan  audit investigasi, pencegahan korupsi dan strategi nasional pencegahan korupsi, penanganan pungutan liar,   tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah, pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tindaklanjut pengaduan masyarakat;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan penyusunan program pengawasan;
  2. Perencanaan program  pembinaan    dan    pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  3. pengoordinasian  pelaksanaan  pengawasan  fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  4. pelaksanaan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan;
  5. pelaksanaan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
  6. pelaksanaan audit investigasi;
  7. pencegahan korupsi dan strategi nasional pencegahan korupsi;
  8. penanganan pungutan liar;
  9. tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah;
  10. pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
  11. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  12. pendampingan    pelaksanaan    Sistem    Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  13. peningkatan   kapabilitas   Aparat   Pengawas   Intern Pemerintah (APIP);
  14. tindaklanjut pengaduan masyarakat;
  15. pelaksanaan proses pemeriksaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  16. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
  17. pelaksanaan  koordinasi  pencegahan  tindak  pidana korupsi;
  18. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  19. penyelenggaraan   pelaporan   dan   evaluasi   kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu; dan
  20. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemantauan dan konsultasi.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok    sesuai bidang keahliannya.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Inspektur.
  5. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Kelompok Jabatan Pelaksana

  1. Jabatan   Pelaksana   dikelompokkan   dalam   klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
  2. Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
  4. Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  ditetapkan  berdasarkan  tugas  jabatan, kualifikasi  pendidikan  formal  dan/atau  profesi,  serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Jenis dan jenjang jabatan pelaksana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Download File Struktur
https://tinyurl.com/9h29jwdw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *